Pers yang Sehat

Apa sebenarnya persoalan serius yang dihadapi pers di Indonesia sekarang ini? Persaingan yang semakin tidak fair dan menjurus ke arah –meminjam istilah Syamsuddin Ch Haesy– kartel, karena hanya dikuasai segelintir pemain, dari Jakarta hingga ke seluruh daerah di negeri ini? Atau adanya kesenjangan yang semakin lebar antara pers lokal dan nasional? Atau semakin ngawurnya para pemain bisnis pers, yang asal nekad masuk ke industri tanpa modal memadai dan pengalaman mencukupi?

Atau, ini lebih ideologis, mulai tersembulnya lagi ancaman atas kemerdekaan pers yang telah dikenyam pers Indonesia? Atas nama kehidupan pers yang semakin tak terkendali, asal masuk ke industri dan bahkan cenderung merusak tatanan (seperti menghalalkan wartawannya mencari uang di luaran karena tidak digaji, selalu menginjak kaki pejabat dan pengusaha, memeras orang yang tengah bermasalah, mengusung pornografi, mengumbar isi kriminal yang berlebihan, dll), kemudian muncul tesis bahwa iklim kemerdekaan pers semakin menyurutkan kehidupan pers nasional yang profesional.

Itukah sejatinya persoalan pers Indonesia kontemporer?

Saya cuma hendak menguak satu sisi dari sudut pandang industri saja. Beberapa kawan penerbit yang saya ajak diskusi belakangan ini begitu cemas. Pers, khususnya media cetak, akan segera ambruk jika tidak segera menyadari persoalan yang menguntitnya, dan diduga semakin kronis. Mungkin terlalu dramatis membayangkan industri media cetak akan bangkrut 5 – 10 tahun ke depan. Tapi, menjadi sangat arif untuk menyikapinya dengan bersiap dan merencanakan aneka adaptasi terhadap perubahan zaman dan tuntutan terhadapnya.

Ketimbang terjebak dalam ketakutan atas ambruknya industri media cetak, saya cenderung untuk melihat fenomena banyaknya penerbit media cetak yang masih jauh dari mencapai kenyataan sehat secara bisnis, sebagai salah satu persoalan serius yang mesti mendapat perhatian para pelaku industri pers di negeri ini.

Jamak dipahami, sejak satu dekade terakhir, pers di Indonesia telah menjelma sebagai sosok yang sarat dengan pakem-pakem industri. Kalkulasi bisnis yang berorientasi pada profit-oriented, selalu menjadi determinan utama. Pemupukan kapital alias modal terus dilakukan seolah tiada henti. Di mana daerah yang belum menerima aliran kapital, coba disesaki dengan pertimbangan potensi setempat yang pantas untuk digarap.

Pola inilah yang saya lihat dimainkan oleh Jawa Pos Grup (JPG) dan Kelompok Kompas Gramedia (KKG). Perseteruan –kalau boleh dibilang begitu– kedua kelompok usaha di bidang pers ini terus berkecambah ke mana-mana. Sejak KKG mulai agresif menerbitkan koran-koran daerah berlabel Tribun, persaingan dengan koran-koran naungan JPG terasa kian menajam.

Koran-koran daerah dalam kelompok JPG, lalu tak lagi bisa tinggal diam begitu saja. Kue pasar yang sudah lebih dahulu mereka kenyam belasan tahun, kini mulai terusik oleh barisan Tribun yang mengular ke berbagai ibukota propinsi. Mulai dari Tribun Timur di Makassar, Tribun Kaltim di Balikpapan, Tribun Batam di Batam, hingga Tribun Jabar di Bandung.

Meski belum semua Tribun itu mampu menuai hasil maksimal –seperti Tribun Jabar yang masih sangat kesulitan beradaptasi dengan pasar koran di Bandung karena mesti melawan kedigdayaan Pikiran Rakyat Grup– namun kemampuan mereka melakukan penetrasi pasar dengan dukungan induk perusahaannya KKG, jelas bukan sesuatu yang remeh untuk ditanggapi.

Adapun koran-koran di bawah kendali JPG saya amati belakangan lebih sibuk melakukan konsolidasi. Sangat sedikit pasar daerah anyar yang mereka buka, ketimbang 3 – 5 tahun silam. Lebih banyak upaya penguatan manajemen dan intensifikasi pasar di daerah masing-masing yang mereka kuasai. Toh jika pun mengeluarkan produk baru, masih dilakukan di seputar teritori yang telah mereka kuasai. Seperti Radar Lampung yang melakukan penetrasi ke kabupaten/kota di propinsi itu dengan menggunakan nama Radar plus nama kota/kabupaten. Corak manajemen pemasaran mereka tak lagi masuk ke kawasan ibukota propinsi, melainkan ke kawasan kota/kabupaten dan eks karesidenan.

Dua tipikal manajemen koran tersebut adalah warna dominan yang menghiasi peta industri pers nasional. Di luar mereka, jelas masih ada penerbit-penerbit koran besar yang secara tradisional menjadi penguasa di wilayah masing-masing. Mulai dari Waspada dan Analisa di Medan, lalu turun ke Pikiran Rakyat (Bandung), Suara Merdeka (Semarang), dan Kedaulatan Rakyat (Jogjakarta).

Disamping itu, di hampir semua propinsi, kecuali di Pulau Jawa, masih banyak berjejalan koran-koran mingguan. Harus diakui, hanya sedikit diantara mereka yang benar-benar mampu nyetel dengan iklim industri. Seperti memiliki kemampuan menggarap pasar iklan lokal, misalnya. Alih-alih menggarap iklan lokal yang bersumber dari para pebisnis setempat. Umumnya mereka justru berkejaran dengan anggaran belanja daerah di APBD (lihat tulisan saya bertajuk “Koran APBD”).

Karena itu, kualitas kesehatan bisnis koran-koran mingguan itu sungguh menyedihkan. Anehnya, mereka masih saja berani dan bisa bertahan di dunia penerbitan pers, walaupun skala mereka tak sampai menjelma sebagai pelaku industri sejati. “Seorang kawan penerbit koran mingguan di Pekanbaru menyebut dengan istilah koran “UKM”, bagi kebanyakan terbitan koran mingguan di daerah tersebut, yang lahir dengan modal –bahkan– cuma Rp 5 juta saja!!!

Kalau begini situasinya, bagaimana industri pers nasional bisa dikatakan sehat (secara bisnis)? Rasanya masih jauh cita-cita atau visi itu terealisasi.

Kesehatan sebuah institusi pers memang tak bisa diukur lewat perbandingan yang tidak bersifat apple to apple. Sehat tidaknya sebuah penerbit koran –entah itu disebut koran nasional, regional, atau lokal– harus diukur dari kapasitas bisnisnya di tingkat wilayah masing-masing itu. Karena itu, tak perlu sebuah penerbit lokal punya ambisi jadi pemain regional. Atau pemain regional berambisi jadi penerbit nasional. Jika sebagai pemain lokal atau regional saja dia sudah menuai profit dan karena itu perusahaan menjadi sehat, maka untuk apa “berjudi” menjadi pemain di tingkat lebih luas?

Mengapa tidak mengelola kesehatan bisnisnya tersebut semakin lebih baik. Agar seluruh karyawan bisa menikmati keuntungan perusahaan pula. Pada ujungnya, produktivitas karyawan bisa semakin dipacu karena ada apresiasi yang semakin baik dari perusahaan.

Menyenangkan, memang, jika perusahaan pers tersebut mampu menikmati keuntungan yang cukup memadai. Sayang sekali, faktanya baru puluhan saja dari ratusan penerbit pers di seluruh negeri ini yang mencicipi nikmatnya memperoleh profit… Selebihnya, masih “senin-kemis”.