Orang Muda di ANTARA

LEMBAGA Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, sejak akhir tahun lalu memiliki nakhoda baru. Ia, sang CEO anyar itu, Dr Ahmad Mukhlis Yusuf, masih terbilang sangat muda, kelahiran Pandeglang, Banten 17 Desember 1967. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) yang ditetapkan pada 18 Juli 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA memang berubah wajah.

ANTARA tampaknya hendak dirancang lebih agresif. Sebagai salah satu BUMN yang strategis, ANTARA memiliki kewajiban menjalankan peran public service obligation (PSO). Namun, sebagai lembaga bisnis, ia pun mesti mampu menuai pendapatan yang memadai agar bisnis perusahaan tidak selalu berwarna merah. Di sinilah peran negara yang senantiasa memberikan “subsidi” terhadap defisit yang terjadi antara pendapatan hasil bisnis produknya dikurangi kewajibannya menjalankan peran sebagai lembaga PSO, masih belum bisa dihilangkan.

Siang ini (26/2), saya berkesempatan bincang-bincang dengan Ahmad Mukhlis Yusuf, sang dirut baru di kantornya, wisma ANTARA lantai 19, Jl Medan Merdeka Selatan. Ia ditemani IB Alit Wiratmaja, Staf Ahli Dirut, yang banyak berhubungan dengan media. Kami lalu mengobrol banyak hal. Diantaranya, saya menyampaikan keluhan beberapa anggota kantor saya –SPS Pusat– yang tidak memperoleh proteksi memadai dari ANTARA sebagai pelanggan. Terbukti adanya unsur duplikasi berita dari ANTARA yang diambil dari media-media anggota SPS Pusat pelanggan ANTARA di daerah oleh media lain di daerah itu yang bukan pelanggan ANTARA.

Mukhlis pun berjanji akan segera membuat surat kepada anggota SPS pelanggan ANTARA mengenai kasus ini, sekaligus memastikan adanya proteksi yang memadai, agar si penerbit anggota SPS yang menjadi pelanggan ANTARA tidak dikecewakan atas kasus-kasus seperti di atas. Bahkan, ia mengajak SPS Pusat untuk bekerjasama melakukan pendekatan kepada anggota SPS Pusat yang belum menjadi pelanggan agar bisa menjadi pelanggan ANTARA.

Disebutkan Mukhlis, berlangganan berita dari ANTARA sebenarnya sangat murah. Cuma Rp 4 juta melalui VSAT per bulan. Sementara berlangganan melalui web bahkan jauh lebih irit, hanya Rp 1,5 juta/bulan dengan benefit yang sama. Biaya itu belum termasuk berlangganan foto yang dipatok Rp 4 juta/bulan.

Wooooooowwwww. Buat saya, jelas itu angka yang murah di zaman seperti sekarang. Sayangnya, kalo hendak dinaikkan, kata Mukhlis, diragukan banyak penerbit media cetak tidak akan sanggup membayar. Terutama mereka yang di daerah.”Dengan harga langganan sebesar itu saja masih banyak diantara mereka yang menunggak,” ujarnya.

Dilematis, memang. Tapi, ya itulah konsekuensi sebuah lembaga yang menyandang dual function –PSO dan komersial. Seperti juga dialami oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), PLN, dan Merpati. Sepanjang dual function masih diberlakukan –dan ini masih relevan untuk konteks Indonesia yang belum sejahtera– sejauh itu pula ANTARA tidak terhindarkan akan menanggung “kerugian terencana” yang harus ditutup oleh subsidi Negara secara sadar sepenuhnya.

Soal semacam ini, sebenarnya bagi saya tidak jadi soal penting, toh semua dilakukan demi kepentingan memperlancar arus informasi kepada publik yang diperoleh dari ANTARA. Saya sejatinya sungguh tertarik melihat berbagai rencana ekspansi usaha yang hendak dikembangkan ANTARA ke depan. Saat ini, misalnya, manajemen ANTARA sedang rajin “turba” kepada para pelanggan dan mantan pelanggan setia, guna mencari masukan atas hubungan bisnis yang sudah terjalin selama ini.

“Lewat visit ke pelanggan secara langsung, kami ingin tahu apa harapan dari pelanggan terhadap peningkatan layanan ANTARA,” lanjut alumnus Asian Institute of Management, Filipina (1998) ini. Adalah kebetulan, pelanggan ANTARA sebagian besar notabene juga merupakan anggota SPS Pusat. “Frekuensi kita –ANTARA dengan SPS Pusat– sudah sama sebenarnya. Tinggal kita cari peluang kerjasama ke depan bagi kemajuan industri ini,” katanya.

Pernyataan Mukhlis yang terakhir inilah yang buat saya menjadi penting dan harus digarisbawahi dalam konteks kepentingan kantor saya. Itu menyiratkan pesan, bahwa antara SPS Pusat atau penerbit media cetak dengan ANTARA adalah dua lembaga yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, walaupun kontribusi langganan penerbit media cetak terhadap bisnis ANTARA masih di bawah 10 persen tiap tahun.

Mukhlis dan kawan-kawan, pemangku manajemen ANTARA yang baru, merupakan para profesional muda yang diharapkan membawa ANTARA menjadi kantor berita berkelas dunia (world class news agency). Jauh dari hiruk-pikuk kepentingan politis yang dulu secara samar-samar kerap terdengar dari luar melingkupi manajemen kantor berita yang didirikan oleh Adam Malik, Soemanang, Pandoe Kartawigoena, dan Sipahoetar pada 13 Desember 1937, itu. Mungkinkah? “Dengan berpikir positif dan optimis serta dibarengi niat ikhlas untuk maju, saya kira apa yang kita harapkan akan terealisir,” ucap Mukhlis penuh keyakinan. Semoga..! ***