Dari Makassar untuk masa depan

Selama tiga hari, 7 – 9 April 2008 lalu, saya berada di Makassar. Kebetulan, kantor saya bekerjasama dengan Direktorat Kemitraan Media – Depkominfo RI, menggelar dua kegiatan. Yang pertama, berupa focus group discussion (FGD) mengenai Menggagas Grand Design Masa Depan Pers Indonesia. Dan kedua, workshop Manajemen Pemasaran Media.

Kegiatan pertama ditujukan kepada para pelaku penerbit media cetak dan juga diikuti oleh peserta dari kalangan birokrasi, politisi, media watch, organisasi wartawan, serta akademisi. Tiga isu besar dalam pers diperbincangkan dalam forum FGD ini. Tentang konten, SDM, dan aspek bisnis atau industri. Sebelum semua peserta, lk 36 orang kami bagi ke dalam tiga kelompok FGD, kami datangkan lima pembicara untuk memberikan pandangan dari ketiga sudut isu utama itu. Mereka adalah Syamsu Nur (CEO Harian Fajar – Makassar), M Ridlo ‘Eisy (Ketua Harian SPS Pusat), Agnes Aristiarini (Manajer Diklat Harian Kompas), Irawan Saptono (Direktur Eksekutif ISAI), dan Dahlan (Pemimpin Redaksi Harian Tribun Timur – Makassar).

Pandangan dari para narasumber itulah yang kemudian mereka diskusikan lebih lanjut dalam forum diskusi kelompok. lnilah hasil diskusi tersebut:

Pers Indonesia kini berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, kemerdekaan pers yang telah dinikmati berdasarkan Konstitusi UUD 45 Pasal 28F dan UU No. 40/1999 tentang Pers memberi garansi untuk tumbuh kembangnya kehidupan pers nasional. Namun di sisi lain, masih banyak muncul problematika yang merupakan kelemahan dan ancaman pers itu sendiri dalam implementasinya, baik di bidang konten, idealisme, SDM, dan bisnis maupun industri.

Dalam konteks inilah, kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang menggagas Grand Design Masa Depan Pers Indonesia yang diselenggarakan oleh Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat bekerjasama dengan Direktorat Kemitraan Media, Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Departemen Komunikasi dan Informatika RI, hendak merumuskan pokok-pokok pikiran bagi pengembangan kehidupan pers nasional yang bebas, demokratis, sehat, dan bermartabat.

Rumusan pokok-pokok pikiran tersebut diharapkan bisa menjadi panduan pers Indonesia dalam melaksanakan fungsi dan peranannya untuk mengisi kemerdekaan pers (freedom for) demi tercapainya kesejahteraan kehidupan bangsa.

Setelah mendengarkan pandangan dari para narasumber FGD yang terdiri dari:

1. Bapak M Ridlo ‘Eisy, Ketua Harian SPS Pusat
2. Bapak Syamsu Nur, CEO Harian Fajar, Makassar
3. Ibu Agnes Aristiarini, Manajer Diklat Harian Kompas
4. Bapak Irawan Saptono, Direktur Eksekutif Institut Studi Arus Informasi (ISAI)
5. Bapak Dahlan, Pemimpin Redaksi Harian Tribun Timur

dan mendengar pandangan seluruh peserta yang terbagi dalam tiga kelompok diskusi –Kelompok SDM, Kelompok Konten dan Idealisme Pers, serta Kelompok Bisnis dan Industri— kami merumuskan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1. Setiap penerbit pers perlu menyusun pedoman news gathering (peliputan) dan news reporting (penulisan) sebagai masukan untuk Dewan Pers dalam menyusun pedoman peliputan dan penulisan bersama.
2. Setiap penerbit pers perlu mengadakan pendidikan reguler bagi wartawannya guna meningkatkan profesionalisme.
3. Setiap penerbit pers perlu mengadopsi pedoman kompetensi profesi jurnalistik yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pers.
4. Dewan Pers perlu menyusun standar kompetensi profesi jurnalistik yang disepakati seluruh komunitas pers (organisasi wartawan dan perusahaan pers).
5. Setiap organisasi wartawan dan perusahaan pers perlu mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi anggotanya.
6. Meminta manajemen penerbit pers untuk tidak melakukan intervensi dalam pemberitaan.
7. Wartawan dan penerbit pers agar memahami dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penerbit pers harus meningkatkan kualitas dan keragaman pemberitaan media.
9. Penerbit pers bersama Dewan Pers dan Pemerintah perlu mengkampanyekan fungsi dan peran pers kepada publik.
10. Dewan Pers, Pemerintah, dan penerbit pers perlu membangun platform citizen journalism.
11. Penerbit pers agar memberikan upah yang layak, minimal dua kali Upah Minimum Propinsi (UMP) kepada para wartawan dan karyawan pers.
12. Penerbit pers harus mengembangkan positioning dan segmen pasar guna memperluas pangsa pasar masing-masing.
13. Penerbit pers perlu mengadopsi perkembangan teknologi informasi guna menciptakan efisiensi proses produksi dan meningkatkan kualitas layanan bagi publik.
14. Penerbit pers harus menerapkan manajemen perusahaan yang modern dan profesional.
15. Seluruh stakeholder pers harus mengembangkan minat baca masyarakat.
16. Seluruh stakeholder pers perlu mengkampanyekan anti-penyuapan terhadap wartawan.

Setelah acara FGD ini selesai, kami pun meneruskan dengan kegiatan workshop manajemen pemasaran bagi para penerbit di Sulsel dan Sulbar. Lima belas penerbit kami undang –tiap penerbit 2 wakil– dalam acara ini. Selain saya sendiri, kami menampilkan empat pembicara lain dalam workshop ini. M Ridlo ‘Eisy, Gembong Wiroyudo (Harian SINDO Jkt), Rama Djoko (Tabloid PULSA), dan M Hasbi Hasibuan (GM Sales & Service TELKOMSEL Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya).

Soal pemasaran iklan dan sirkulasi menjadi topik utama workshop ini. Bagaimana menggarap iklan baris dan kolom lokal sebagai kekuatan bagi penerbit. Pula bagaimana mengemas sirkulasi mereka lebih bagus lagi. Dan satu topik lagi menyangkut pandangan pengiklan terhadap pemilihan media, khususnya media cetak di Sulawesi Selatan.

Dari sekian banyak respons peserta, satu hal yang menurut saya menarik adalah munculnya keluhan sejumlah penerbit terhadap fenomena koran harian dengan harga Rp 1000 di pasar. Saat ini, di Makassar memang hadir sebuah penerbit koran harian, SINDO Edisi Sulawesi Selatan, dengan harga eceran Rp 1000. Itulah topik hangat yang mereka perbincangkan. Dalam hemat saya, biarkan SINDO mematok harga sedemikian murah. Saya pikir, genre koran Rp 1000 di mana-mana, termasuk Kompas Update, Media Indoneia Siang, dan SINDO sore di Jakarta, merupakan fenomena sementara.

Ada problem laten yang kelak akan berhamburan ke permukaan manakala fenomena koran edisi siang atau sore yang serba “seceng” ini tak diantisipasi. Seperti saat ini, misalnya, adanya masalah kenaikan harga kertas koran dan bahan baku cetak lainnya. Sehingga, konon, sudah ada ancang-ancang Kompas Update kemungkinan akan naik harganya dari Rp 1000 menjadi –katakanlah– Rp 1500. Saya belum tahu pasti. Tapi ini baru dugaan sementara.

Disamping itu, ada problem tersembunyi lain soal pembaca mereka. Saya jadi agak meragukan, sebenarnya siapa (profil) pembaca yang hendak dibidik oleh koran dengan harga Rp 1000 itu, kecuali koran kriminal dan hiburan? Apakah hendak merebut hati pembaca koran lain dengan harga lebih mahal? Ataukah yang kedua, hendak mencari pembaca baru yang selama ini tidak pernah mau membeli koran lebih mahal atau koran lain? Atau yang ketiga, hendak menduplikasi pembaca koran edisi pagi?

Sementara bagi koran-koran pendatang baru dengan harga Rp 1000, terutama di daerah-daerah, yang dianggap penerbit eksisting akan mengancam mereka, menurut saya belum bisa dibuktikan untuk jangka waktu panjang. Lagi-lagi, karena hari ini ancaman terbesar bagi para penerbit koran adalah semakin mahalnya harga kertas koran. Belum soal-2 lain.

Dengan demikian, kembali pada kasus keluhan kawan-kawan di Makassar kemarin, saya membakar optimisme mereka, bahwa persaingan sesungguhnya bukanlah dengan sesama para penerbit koran. Melainkan bagaimana mereka –dengan positioning masing-masing, termasuk harga– bisa memberikan kepuasan bagi kebutuhan yang dituntut pembacanya. Sekali pembaca tidak puas, maka jangan harap akan mudah merebut kembali hati mereka. ***