Birokrasi Award dari Indo Pos

Malam itu, Kamis (11/9), saya merasakan tengah berada dalam sebuah “pesta” keluarga besar Jawa Pos Grup. Meski tak mendapat undangan resmi, saya hadir bersama dua kawan dari kantor, pada acara yang digelar Institute of Bureaucracy Reform (IBR) yang dikelola Indo Pos, di Hotel Borobudur selepas buka puasa. IBR dan Jawa Pos Grup, malam itu menggelar penganugerahan Birokrasi Award 2008. Sebuah forum penghargaan yang diberikan kepada para birokrat eselon I, yang dinilai oleh sebuah tim bentukan IBR. Para petinggi Jawa Pos Grup, dan pimpinan anak-anak perusahaan mereka dari Sumatera hingga Sulawesi, saya lihat ada di tengah-tengah “pesta” malam itu.

Ada delapan kategori penilaian yang dilakukan –Statemanship, integrity, visionary, leadership, followership, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kategori kompetensi sosial. Dua dari delapan penghargaan itu disabet oleh dirjen di lingkungan Departemen Keuangan. Mereka adalah Hery Purnomo, Dirjen Perbendaharaan Negara (kategori leadership), dan Anwar Supriyadi, Dirjen Bea dan Cukai (kategori kompetensi teknis). Adapun Basuki Jusuf Iskandar, Dirjen Postel, salah satu dirjen yang cukup populer dalam pemberitaan media, memperoleh anugerah untuk kategori visionary.

Di tengah citra buruk birokrasi Indonesia yang sedemikian mengental di kalangan publik, hajatan ini, sebagaimana disampaikan Dahlan Iskan, CEO Jawa Pos Grup, merupakan sebuah upaya untuk mendorong perbaikan dalam kinerja birokrasi di tanah air. “Selain terus-menerus kita kritik lewat media massa, kita juga perlu memberi apresiasi bagi para birokrat yang memiliki kinerja baik,” ujar Dahlan.

Menurut penulis buku “Ganti Hati”, ini sebaiknya seorang Direktur Jenderal (pejabat eselon I), kelak bisa menjadi seorang CEO bagi departemen yang dikelolanya. Sehingga harus dilepaskan dari muatan dan interes politik pada saat memilihnya. Dengan demikian, setiap ganti menteri, tidak harus selalu diikuti dengan pergantian dirjen, yang acapkali disesuaikan dengan keinginan si menteri bersangkutan. Dirjen, bagi Dahlan, seyogianya juga merupakan puncak karir seorang pegawai negeri. Karena itu, jangan sampai karir seorang pegawai negeri sipil yang semestinya sudah layak mencapai jenjang dirjen, tiba-tiba dipotong di tengah jalan oleh kepentingan-kepentingan politik dari luar macam partai politik atau elit kekuasaan yang lain.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga hadir, seperti biasa, banyak memberikan komentar-komentar bernada sindiran yang cukup mengena. Ia, misalnya, menyebutkan bahwa kita ini hidup di “hutan belantara peraturan”. “Masa, ketika hendak memutuskan sebuah kebijakan, saya pernah diingatkan oleh seorang Dirjen bahwa tidak mungkin kebijakan itu diloloskan karena kita terbentur sebuah Keppres tahun 1972. Kenapa tidak sekalian kita merujuk stadblaag (hukum Belanda) tahun 1930-an,” ujar Wapres menyindir birokrat di sekitarnya.

Begitu banyak peraturan di negeri ini, yang barangkali sejatinya tidak diperlukan. Sehingga, membuat pelayanan birokrasi di Indonesia masih cukup panjang mata rantainya. Sembari bercanda, Wapres mengatakan, bahwa peraturan-peraturan itu biasanya kan disusun melalui jenjang Kepala Biron (eselon 3) atau Direktur (eselon 2). Lalu naik ke atas, hingga kemudian disahkan sebagai Peraturan Menteri, Keputusan Presiden maupun Peraturan Pemerintah. “Jadi, yang mengatur negeri ini sebenarnya adalah para kepala biro,” lagi-lagi Wapres menyentil dengan nada humor.

Sebagai sebuah ajang perdana, saya kira event ini cukup menarik. Ia, bisa membangkitkan optimisme di tengah-tengah publik, bahwa ternyata –lewat sebuah penilaian dari media– masih ada sejumlah birokrat, dari total 500 pejabat eselon I di Jakarta, yang bisa diharapkan. Mereka mampu menunjukkan kinerja yang baik, memberi layanan memuaskan kepada publik.

Sungguh pun demikian, media tetap harus mencermati kinerja mereka pasca penganugerahan ini. Apakah anugerah ini akan memicu peningkatkan kinerja mereka? Meski secara umum, saya yakin motivasi para birokrat itu akan terus tumbuh. Boleh jadi, kemasan awarding dari Indo Pos ini, bisa disebut juga sebagai salah satu peran pers dalam menumbuhkan good governance di republik tercinta. Jadi? Kalau toh masih ada birokrat yang memble (ngaco), pers pun tak segan-segan tetap harus “menggebuk” mereka dengan kritik tajam yang akurat. Proficat bagi para birokrat terpilih…!!!!!!!!! ***