Isu yang kami sampaikan adalah mengenai pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) pembelian kertas koran. “Suratkabar harian selama ini dikenakan dua komponen PPN masing-masing untuk pembelian kertas dan iklan. Alangkah sangat bijak jika Pemerintah membebaskan PPN atas pembelian kertas koran itu demi membantu pencerdasan bangsa,” begitu antara lain Dahlan Iskan menyampaikan usulan kepada Menkeu.

Usulan itu merupakan amanat dari hasil kongres ke-22 SPS pada bulan November 2007 di Jakarta. Ketika itu, seluruh peserta kongres sepakat bulat mendorong agar pengurus SPS yang baru periode 2007 – 2011 menuntut pembebasan PPN pembelian kertas, dan jika mungkin hingga pembebasan PPN cetak serta penjualan media cetak lainnya yang mengandung muatan “mencerdaskan bangsa”.

Sebelum Menteri Ani (demikian Sri Mulyani biasa disapa) memasuki ruangan pertemuan dengan pengurus SPS Pusat, saya mendapat informasi dari kawan-kawan Humas Depkeu yang ikut mengantar kami hendak menemui Menkeu, bahwa pejabar Menko Perekonomian ini tengah sumringah hatinya. Entah apa yang membuatnya terlihat cerah dan gembira hatinya. Yang jelas, sinyal kegembiraan Menteri Ani memang terbukti. Saya yang mengamati di ruangan pertemuan, mendengar dengan jelas betapa ia bercerita dengan penuh ekspresif terhadap keberhasilannya bersama para otoritas bursa dan keuangan republik ini dalam membendung agar tidak terjadi crash di lantai Bursa Efek Indonesia maupun rush di bank-bank nasional, akibat situasi karut-marut dampak krisis finansial di AS yang telah merembet ke Indonesia.

Menteri Ani mengakui, bahwa dirinya juga sangat care dan concern terhadap segala upaya yang berkaitan dengan menumbuhkan minat baca dan pencerdasan bangsa. “Bahkan anak-anak saya sendiri terus saya ingatkan untuk tetap selalu membaca,” kata Menkeu memperjelas komitmennya atas gerakan minat baca. Dan koran, memang adalah salah satu media yang paling dominan bisa mendorong orang untuk suka membaca, selain melalui buku. Komitmennya itu juga berulangkali ia utarakan kala bertemu Jakob Oetama, mantan Ketua Umum SPS Pusat, yang kini menjadi Ketua Dewan Pertimbangan SPS Pusat pada suatu kesempatan.

Itulah sebabnya, Menteri Ani pun secara prinsipil tampak tidak keberatan apabila terhadap koran harian dikenakan pembebasan PPN pembelian kertas. “Meski kita masih perlu hitung ulang ya, supaya Negara tetap memperoleh benefit lain yang tidak kalah besarnya jika harus membebaskan PPN kertas koran,” ucap Menkeu sembari melirik Djonifar dan menyebut pria ini sebagai “Mr to Know” tentang PPN.

Usai berdialog dengan Menkeu, saya ikut menyalami Djonifar yang berulang-ulang menyampaikan usul agar SPS Pusat dan Ditjen Pajak segera menindaklanjuti “green light” dari bosnya itu. Satu langkah awal yang baik dari perjuangan yang cukup panjang sudah di tangan. Tinggal kini, menunggu realisasi komitmen Menteri Ani lewat para bawahannya di lingkungan Ditjen Pajak.

Saya pun membayangkan beberapa skenario yang mungkin terjadi. Jika tidak dikeluarkan sebuah SK Menteri Keuangan, bisa melalui Keputusan Presiden dengan mengacu pada pasal 16B UU tentang PPN yang belum diamandir, dan memasukkan kertas koran sebagai barang strategis yang tidak perlu dipungut PPN. Mana yang mungkin? Kita tunggu saja…!!!! ***

Sementara di Pontianak, saya bersama tiga pengurus SPS Pusat yang lain, hadir untuk menjadi pembicara pada lokakarya manajemen pers bagi penerbit media cetak se-Kalimantan Barat, hasil kerjasama kantor saya dengan Dewan Pers. Kunjungan saya ke Pontianak kali ini adalah untuk pertama kalinya. Karena itu, sejak awal sebenarnya saya sudah sangat bersemangat untuk bersiap-siap seandainya ada waktu cukup guna melancong sebentar ke kota Singkawang, sebuah kota yang dikenal dengan komunitas masyarakat China yang hampir mendominasi populasi daerah itu. Di kota ini pula, sebutan “amoy” sangat populer, untuk menunjuk seorang wanita keturunan Tionghoa yang masih melajang.

Sayang, waktu saya ternyata sangat mepet di Pontianak, karenanya saya pun urung ke Singkawang, meski sudah ditunggu seorang kenalan di sana. Lain kali saya berjanji untuk berusaha menyempatkan diri mendatangi kota itu jika ada acara di Pontianak.

Sekilas mengamati dan membandingkan dua kota ini –Banjarmasin dan Pontianak– saya berkesimpulan jika Banjarmasin masih relatif lebih ramai kotanya dibanding Pontianak. Penduduk dua kota ini hampir sama jumlahnya, sekitar 500-an ribu jiwa. Hanya saja, secara geografi, kota Pontianak yang dibelah oleh dua sungai besar –sungai Kapuas dan Landak– rasanya lebih luas ketimbang Banjarmasin.

Sebagaimana tipikal kota-kota lain di bumi Borneo, dari kedua kota itu masih jauh untuk menjangkau kota-kota daerah kabupaten lain di masing-masing propinsi. Kota terdekat Banjarmasin yang bisa ditempuh dalam radius 2 – 3 jam hanyalah Banjarbaru dan Martapura. Sementara di Pontianak, kota terdekat dengan jarak tempuh yang sama hanyalah Mempawah dan Singkawang. Selebihnya, dari kedua kota itu membutuhkan waktu minimal lima jam dan lebih untuk menjangkau kota-kota kabupaten lain.

Secara rata-rata pula, di luar Banjarmasin dan Pontianak, tiap kota kabupaten paling banter dihuni oleh 200 ribu jiwa. Selebihnya, penduduk di propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, menyebar secara merata. Karenanya, skala pertumbuhan ekonomi kota-kota kabupaten di kedua propinsi ini terbilang sangat lambat. Itulah sebabnya mengapa koran-koran “divisi dua” alias koran-koran di tingkat kabupaten, masih sangat sulit hidup dan tumbuh di kedua propinsi itu, kecuali di ibukota propinsi.

Di Banjarmasin, saya amati ada tiga sampai empat koran harian yang eksis. Mereka adalah Banjarmasin Post, Metro Banjar, Radar Banjar, Mata Banua, dan Barito Post. Belakangan ini, santer terdengar di Banjarmasin akan segera terbit koran baru bernama Sinar Kalimantan. Sebagai koran tertua dan terbesar di Kalimantan Selatan, Banjarmasin Post telah beranak pinak. Antara lain menelorkan Metro Banjar dan Serambi Ummah. Sedangkan di Pontianak, selain penguasa pasar Pontianak Post yang juga sudah beranak pinak antara lain lewat Kapuas Post, kini hadir Tribun Pontianak (milik Kompas Gramedia Grup), juga Borneo Tribune. Selebihnya di kedua kota itu muncul puluhan surat kabar mingguan dan bulanan. Sebuah majalah –Kalimantan Review– menyempil di tengah persaingan koran dan mingguan di Pontianak.

Kemunculan Tribun Pontianak sejak Agustus 2008 lalu dengan bandrol eceran Rp 1000/eks sampai 31 Des mendatang, memang memicu persaingan head to head dengan Pontianak Post, sebuah koran yang cikal-bakalnya terbit sejak 1972, sebelum diambil-alih grup Jawa Pos pada tahun 1990. Tribun Pontianak, juga merupakan anak bungsu dari genre koran-koran daerah milik Kelompok Kompas Gramedia. Sebelumnya, KKG meluncurkan Tribun Pekanbaru di kota Pekanbaru untuk menandai persaingan baru dengan kelompok Riau Post di kota itu.

Sejauh ini, legiun Tribun di daerah-daerah anyar yang dibuka KKG dengan bandrol Rp 1.000/eks, awalnya sempat menciutkan nyali para petinggi Jawa Pos Grup di daerah-daerah bersangkutan. Namun lambat laun, pasar tampaknya menemukan keseimbangannya kembali. Sulit memang diterima akal sehat, sebuah koran sekualitas Tribun Pekanbaru dan kini Tribun Pontianak dengan tebal 24 halaman dijual semurah itu. Apalagi dengan konten yang tidak buruk. Ini memang sebuah aktivitas promosi. Hanya, sampai kapan akan bertahan?

Rupanya, petinggi KKG pun tidak terlalu yakin dengan langsung bertempur di level kualitas produk, sehingga sampai-sampai harus bermain di level harga semurah itu, yang secara psikologis diharapkan akan mampu menarik pembeli koran eceran segmentasi metropolitan (yellow paper).

Dalam sebuah persaingan semacam ini, tentu sah-sah saja mengadu pelbagai strategi sepanjang koridor etika bisnis tetap dipegang teguh oleh para pemain di industri koran. Seorang pengemudi taksi yang mengantarkan saya dari bandara Supadio Pontianak ke hotel Kapuas, menyebut Tribun Pontianak sebagai koran “minimalis”. Istilah ini pernah saya dengar dari seorang kawan bagian iklan di Tribun Timur, koran milik KKG di Makassar beberapa waktu silam.

Ya. Padat dan serba ringkas informasi yang disampaikan. Itulah barangkali “strategi” KKG dalam mengemas koran-koran genre “tribun” mereka di daerah-daerah. Kawasan Borneo yang “adem-ayem” dalam konstelasi industri koran, kini akan semakin bergolak dengan tensi persaingan makin tajam antara KKG dengan Jawa Pos Grup. Cuma di Palangkaraya saja KKG yang belum memiliki wakil di bumi Borneo ini.

Kompetisi antar penerbit koran, sejatinya sebuah persaingan “semu”. Karena kompetisi sesungguhnya justru adalah melawan kenaikan harga kertas dan bahan-bahan baku percetakan lain yang belakangan semakin menguat. Setiap kali nilai tukar dollar AS menguat terhadap rupiah, saat itu juga koreksi atas harga bahan-bahan baku koran akan terjadi.

Dengan  begitu, terik mentari di lintas khatulistiwa Pontianak maupun bumi seribu sungai Banjarmasin, mungkin akan mendapat pesaing baru dari “panasnya” persaingan koran-koran di kedua kota itu pada hari-hari ke depan. Wilayah Borneo pun kini bersiap meradang menyaksikan dinamika industri koran di kawasan tersebut. ***

Hari ini (9/10), saya luangkan waktu menelepon Dhani, mengucapkan selamat atas promosi yang diterimanya, sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun ke-63 KR yang jatuh pada tanggal 27 September silam. Sementara jabatan direktur utama kini dipegang oleh Budi Setyawan, yang sebelumnya adalah direktur produksi. Sepengetahuan saya, Budi Setyawan masih terbilang kakak dari Dhani.

KR akhirnya kini berada dalam posisi dinasti ketiga keluarga Wonohito, yang bersama H Samawi, adalah dua pendekar pendiri KR, pada 27 September 1945. Mirip-mirip dengan Suara Merdeka, yang kini juga tengah bertransisi menuju pewaris tahta ketiga.

Setiap zaman akan melahirkan generasi (dan pemimpinnya) sendiri. Begitulah kata-kata dari orang bijak. Kepemimpinan duo Dhani dan Budi, saya kira juga akan menemukan gayanya sendiri. Meski dalam obrolan via telepon hari ini, Dhani mengatakan kalau dirinya akan berhati-hati dalam mengemudikan KR. “Meskipun kami masih terbilang muda, kami tak ingin melakukan sebuah perubahan (drastis) pada KR. Karena belum tentu hasilnya akan sebaik yang sudah kami lakukan sekarang,” katanya tegas tanpa mengesankan bahwa dirinya anti perubahan.

Ucapan Dhani yang terkesan hati-hati, sejatinya adalah sebuah sikap bijak. Ia tak ingin di saat masih muda mengendalikan KR ini, lantas hendak berbuat yang terlalu progresif. Perubahan memang perlu. Tapi yang lebih perlu lagi, adalah bagaimana perubahan itu bisa menjawab kebutuhan perusahaan agar terus bisa berkembang pesat di pasar. Alih-alih berkembang pesat, kalo perubahan tidak dilakukan secara matang dan tepat, justru akan mendorong ke jurang kebangkrutan. Sudah banyak contoh itu terjadi.

Gerbong perubahan manajemen KR memang tidak sampai menimbulkan sas-sus yang kelewat horor. Meski sempat muncul gosip bahwa KR akan dijual ke Bakrie dan lain-lain pasca wafatnya pak Madi. Semua akhirnya kini terjawab tuntas. KR di era Dhani dan Budi akan mencoba meniti jalan yang semestinya harus mereka tempuh, untuk tetap eksis di industri persuratkabaran nasional.

Karena itu, saya sangat gembira jika KR pun terus melaju dalam biduk perahu industri ini. Selamat buat mbak Dhani dan mas Budi. Selamat juga buat mas Octo, yang tetap mengendalikan jajaran redaksi KR. Sukses selalu buat keluarga besar KR. ***

Ia pun mengamini jika CAKRAM telah tutup. Confirm…!!!!!!!! Dannnnnnn…. CAKRAM pun kini adalah sebuah sejarah. Adalah kebetulan saya merupakan salah satu orang yang pernah berada dalam lintasan sejarah majalah kesayangan alm Ken T Sudarto, pendiri Matari Advertising. Mungkin ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang memiliki perasaan seperti saya terhadap CAKRAM.

Salah satu pangkal soal yang disebut-sebut sejumlah kawan, antara lain kawan-kawan saya eks karyawan CAKRAM adalah adanya perubahan drastis positioning CAKRAM yang hendak dibawa menjadi majalah “life style”. Jelas itu merupakan kesalahan fatal..!!!!!!!! CAKRAM, dari sononya, adalah trade magazine, yang harus “rela dan ikhlas” melayani segmen pembaca dan pengiklannya di industri periklanan dan media.

Ketika saya pertama kali masuk ke CAKRAM pada 1 April 1997, hingga keluar dari sana pada akhir Oktober 2000, jalur CAKRAM sebagai majalah industri betul-betul dipegang teguh. Gunawan Alif adalah orang yang sangat strick mengendalikan arah itu, agar posisioning CAKRAM tidak keluar dari jalurnya.

Sebagai sebuah majalah industri, memang tak bisa berharap banyak akan mencapai oplah yang besar. Saat itu, oplah CAKRAM pun selalu berada di bawah angka 10 ribu eksemplar. Terbit bulanan dan bahkan mampu melintasi krisis ekonomi 1997 – 1998 yang dahsyat. Nasib saya memang beruntung, tak ikut di-PHK manajemen Matari Adv. Sosok Ken T Sudarto yang masih hidup kala itu, ikut memberi spirit agar CAKRAM terus tumbuh dan maju.

Sayang… seribu sayang…!!!!!!!!!!!! Di bawah kendali putra mahkota beliau, Michael Sudarto, rupanya CAKRAM menjadi sekarat dan akhirnya tewas…. Dan bahkan (mungkin) Matari pun terancam ambruk, kalo tidak segera diselamatkan. Konon, rumor kuat beredar, Matari kini tidak seperkasa dulu di zaman Ken T Sudarto. Boleh jadi, ini soal kepemimpinan baru di Matari Adv Grup. Saya sendiri tidak tahu bagaimana gaya Michael Sudarto dalam memimpin Matari dan juga CAKRAM. Tapi dengan menaruh “orang baru” sebagai Pemimpin Redaksi CAKRAM, menggeser Gunawan Alif, jelas bukan ide yang bijak.

Yang terjadi kemudian, konten CAKRAM kian tidak berbobot, tidak lagi mencerminkan sebagai majalah industri. Tapi, apa lacur.. Semuanya sudah jadi bubur… Tinggal kini, siapa yang akan “memperebutkan” brand CAKRAM??? Atau kata Gunawan Alif, “Terlalu banyak kenangan buruk. Lebih baik bikin brand baru..” Selamat berjuang boss…. Smoga mimpi menerbitkan kembali sebuah majalah industri periklanan dan media yang berbobot bisa terealisir. God bless U..!!!!!!!!!!!

Tiga pembicara dari kalangan media kami hadirkan. Mereka adalah Linda Tangdialla (Redaktur Pelaksana Bisnis Indonesia), Wahyu Muryadi (Redaktur Eksekutif Majalah TEMPO), dan Budiono Darsono (Pemimpin Redaksi Detikcom). Saya sendiri ikut berbicara, memberikan share kepada kawan-kawan Perpusnas ini, mengenai Peta Industri Pers Nasional serta UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Adapun Linda, membawakan materi mengenai Menulis Opini dan Menulis Berita Pendek. Sementara Wahyu Muryadi, saya minta membawakan presentasi tentang Teknik Wawancara dan Teknik Menulis Features. Sedangkan Budiono Darsono, menampilkan materi tentang Jurnalisme Online dan Menulis Rilis di Media Online.

Buat peserta yang selama ini jarang menggeluti aktivitas menulis, materi semacam ini tampaknya cukup memberi wawasan sekaligus pengetahuan praktis bagi upaya mereka untuk belajar menulis lebih baik. Bagaimana pun, saya meyakini, setiap orang yang bekerja di bidang apa pun, perlu mengetahui teknik-teknik menulis dan kemudian bisa menulis. Menulis apa saja. Laporan, artikel, proposal, bahkan cuma surat sekalipun, tetap membutuhkan teknik-teknik tertentu agar tulisannya menarik dan bisa mendapat perhatian dari orang yang membacanya.

Saya sendiri sadar betul, makanya dalam setiap kali mengoreksi naskah surat kawan-kawan di kantor, maupun saat saya menulis sendiri untuk kepentingan tertentu –entah itu laporan atau proposal– saya usahakan betul agar tulisan saya bisa menggambarkan sebuah cerita yang menarik tentang obyek yang tengah saya tulis.

Kembali ke acara workshop. Sebagian besar peserta workshop Perpusnas ini bukanlah para staf humas (PR). Hanya ada dua orang yang sehari-hari mengeloka aktivitas PR di Perpusnas. Selebihnya mereka adalah staf yang umumnya tidak banyak bersentuhan langsung dengan dunia menulis artikel, opini, maupun feature. Namun keseriusan kawan-kawan itu dalam belajar, nampak dari dialog yang berlangsung dengan semua pembicara. Kami juga menerapkan metode workshop sepenuhnya, lewat praktik menulis berita pendek, press release, dan menulis feature, seusai para pembicara menyampaikan materi mereka.

Di akhir kegiatan, beberapa dari kawan tersebut mengusulkan kepada saya agar dibuat semacam pelatihan serupa atau khusus tentang PR dan pemahaman terhadap media bagi bos dan pejabat mereka di lingkungan eselon II. Wooooooooowwww….!!! Sungguh ide yang menarik. Saya dan teman-teman di kantor sebenarnya tengah menyiapkan konsep pelatihan PR bagi non PR khusus tingkat eksekutif (pejabat eselon II dan direktur di tingkat perusahaan). Tujuannya agar para pengambil keputusan itu juga ikut memahami dinamika media dan kehumasan. Ujungnya, jika di tingkat staf sudah semakin pintar dalam mengelola program kehumasan, serta pimpinannya juga aware, tentu akan bisa tercapai kesepahaman di masing-masing institusi, tentang tugas-tugas kehumasan yang harus dikelola secara maksimal.

Di tengah-tengah lokakarya, saya menerima telpon dari seorang kolega di Departemen Keuangan. Ia mengabarkan bahwa hendak meminta tolong untuk mengadakan pelatihan tentang jurnalisme online bagi staf humas di lingkungan Depkeu. Lagi-lagi wooooooowwwwwwww…!!!!!!!!!! Sebuah rezeki tentu saja, pantang tuk ditolak. Saya ceritakan kepadanya jika saat itu saya sedang berada di tengah-tengah program pelatihan jurnalisme bagi teman-teman Perpusnas. Di seberang telpon, ia tampak sumringah. “Kalau begitu, saya bicarakan segera dengan kepala biro, nanti setelah Lebaran kita adakan,” kata si empu suara tersebut.

“Siiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaappp, bu…!” balas saya singkat penuh arti. ***

Ada delapan kategori penilaian yang dilakukan –Statemanship, integrity, visionary, leadership, followership, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kategori kompetensi sosial. Dua dari delapan penghargaan itu disabet oleh dirjen di lingkungan Departemen Keuangan. Mereka adalah Hery Purnomo, Dirjen Perbendaharaan Negara (kategori leadership), dan Anwar Supriyadi, Dirjen Bea dan Cukai (kategori kompetensi teknis). Adapun Basuki Jusuf Iskandar, Dirjen Postel, salah satu dirjen yang cukup populer dalam pemberitaan media, memperoleh anugerah untuk kategori visionary.

Di tengah citra buruk birokrasi Indonesia yang sedemikian mengental di kalangan publik, hajatan ini, sebagaimana disampaikan Dahlan Iskan, CEO Jawa Pos Grup, merupakan sebuah upaya untuk mendorong perbaikan dalam kinerja birokrasi di tanah air. “Selain terus-menerus kita kritik lewat media massa, kita juga perlu memberi apresiasi bagi para birokrat yang memiliki kinerja baik,” ujar Dahlan.

Menurut penulis buku “Ganti Hati”, ini sebaiknya seorang Direktur Jenderal (pejabat eselon I), kelak bisa menjadi seorang CEO bagi departemen yang dikelolanya. Sehingga harus dilepaskan dari muatan dan interes politik pada saat memilihnya. Dengan demikian, setiap ganti menteri, tidak harus selalu diikuti dengan pergantian dirjen, yang acapkali disesuaikan dengan keinginan si menteri bersangkutan. Dirjen, bagi Dahlan, seyogianya juga merupakan puncak karir seorang pegawai negeri. Karena itu, jangan sampai karir seorang pegawai negeri sipil yang semestinya sudah layak mencapai jenjang dirjen, tiba-tiba dipotong di tengah jalan oleh kepentingan-kepentingan politik dari luar macam partai politik atau elit kekuasaan yang lain.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga hadir, seperti biasa, banyak memberikan komentar-komentar bernada sindiran yang cukup mengena. Ia, misalnya, menyebutkan bahwa kita ini hidup di “hutan belantara peraturan”. “Masa, ketika hendak memutuskan sebuah kebijakan, saya pernah diingatkan oleh seorang Dirjen bahwa tidak mungkin kebijakan itu diloloskan karena kita terbentur sebuah Keppres tahun 1972. Kenapa tidak sekalian kita merujuk stadblaag (hukum Belanda) tahun 1930-an,” ujar Wapres menyindir birokrat di sekitarnya.

Begitu banyak peraturan di negeri ini, yang barangkali sejatinya tidak diperlukan. Sehingga, membuat pelayanan birokrasi di Indonesia masih cukup panjang mata rantainya. Sembari bercanda, Wapres mengatakan, bahwa peraturan-peraturan itu biasanya kan disusun melalui jenjang Kepala Biron (eselon 3) atau Direktur (eselon 2). Lalu naik ke atas, hingga kemudian disahkan sebagai Peraturan Menteri, Keputusan Presiden maupun Peraturan Pemerintah. “Jadi, yang mengatur negeri ini sebenarnya adalah para kepala biro,” lagi-lagi Wapres menyentil dengan nada humor.

Sebagai sebuah ajang perdana, saya kira event ini cukup menarik. Ia, bisa membangkitkan optimisme di tengah-tengah publik, bahwa ternyata –lewat sebuah penilaian dari media– masih ada sejumlah birokrat, dari total 500 pejabat eselon I di Jakarta, yang bisa diharapkan. Mereka mampu menunjukkan kinerja yang baik, memberi layanan memuaskan kepada publik.

Sungguh pun demikian, media tetap harus mencermati kinerja mereka pasca penganugerahan ini. Apakah anugerah ini akan memicu peningkatkan kinerja mereka? Meski secara umum, saya yakin motivasi para birokrat itu akan terus tumbuh. Boleh jadi, kemasan awarding dari Indo Pos ini, bisa disebut juga sebagai salah satu peran pers dalam menumbuhkan good governance di republik tercinta. Jadi? Kalau toh masih ada birokrat yang memble (ngaco), pers pun tak segan-segan tetap harus “menggebuk” mereka dengan kritik tajam yang akurat. Proficat bagi para birokrat terpilih…!!!!!!!!! ***

Ketika itu, saya langsung mengonfirmasi ikhwal berita duka tersebut kepada Octo Lampito, Pemimpin Redaksi Kedaulatan Rakyat (KR). Diseberang telpon, ia mengiyakan berita yang saya tanyakan itu. Beberapa pengurus kantor saya, antara lain Dahlan Iskan (Jawa Pos), Jakob Oetama (Kompas), M Ridlo ‘Eisy (Galamedia), Syafik Umar (Pikiran Rakyat), serta Kukrit (Suara Merdeka), saya kabari pula via sms.

Rasa terkejut saya sebenarnya masuk akal, meski saya tahu bahwa kondisi pak Madi –begitu almarhum biasa disapa– jelas sudah tidak 100 persen fit pasca operasi jantung beberapa bulan lalu di Singapura. Ikhwal kesehatan beliau ini, sempat saya tanyakan langsung kepada salah satu putrinya yang juga menjabat Direktur Pemasaran KR, Fajar Kusumawardani. Saya bertemu mbak Dani –sapaan karibnya– pada Selasa (26/8) siang, di hotel Quality Jogjakarta, saat makan siang, sebelum ia saya minta untuk membuka forum workshop tentang Etika dan Independensi Media dalam Pemberitaan Pemilu 2009, bagi redaktur koran harian se-Jawa di hotel itu. Kebetulan, mbak Dani juga salah salah pengurus harian SPS Pusat, menjabat sebagai Ketua Bidang Usaha dan Pemasaran.

“Apakah pak Madi sehat-sehat mbak?” tanya saya kepada Dani. Ia pun menjawab singkat penuh yakin: “Sehat-sehat mas.” Tak dinyana, Allah SWT menghendaki lain. Hanya berselang tiga hari kemudian, pak Madi pun dipanggil kehadirat-Nya. Seluruh keluarga besar KR larut dalam duka mendalam atas kepergian beliau. Bahkan, komunitas pers nasional juga akan kehilangan salah satu tokoh pers nasional, yang merupakan generasi kedua di KR, setelah generasi ayahnya M Wonohito, selaku salah satu perintis KR.

Saya memang tidak terlalu mengenal dekat beliau. Hanya satu kali saya pernah bertatap muka dan berdialog dengan beliau, kira-kira tiga tahun lalu, akhir 2005 di kantor KR, Jl. Pangeran Mangkubumi, Jogjakarta. Saat itu, pak Madi menceritakan soal sepak terjang KR dan menegaskan dukungan beliau terhadap eksistensi SPS Pusat sebagai pengayom penerbit media cetak nasional. Ketika itu, saya juga menyampaikan undangan SPS Pusat kepada beliau agar berkenan hadir menjadi salah satu pembicara pada Rapat Kerja Nasional SPS Pusat di Bandung, 10 – 11 Februari 2006. Alhamdulillah, beliau memenuhi undangan SPS Pusat dan hadir pada saat rakernas berlangsung.

KR memang identik dengan Pak Madi, ini selepas wafatnya pak Wonohito (pak Won). Nyaris tak pernah ada keputusan strategis di KR tanpa melalui beliau. Bahkan, ketika penyusunan kepengurusan SPS Pusat periode 2007 – 2011 tengah seru-serunya berlangsung dalam suasana kongres di Jakarta, 14 November 2007, jadi tidaknya Dani menjadi pengurus SPS Pusat perlu menunggu konfirmasi pak Madi. Saya yang ditugasi untuk mengontak Dani, harus ketar-ketir menunggu kepastian boleh tidaknya Dani diizinkan menjadi pengurus SPS Pusat oleh pak Madi. Hingga akhirnya di saat-saat injury time, pak Madi pun mengizinkan Dani mengisi line up pengurus SPS Pusat yang anyar.

Pun, untuk urusan sponsorship, konon harus sampe tangan beliau, tak cukup berhenti di tingkat Direktur Pemasaran saja. Pak Madi memang unik dan memiliki banyak daya tarik menurut saya. Saat berjumpa beliau itu, salah satu aneka cerita yang membekas di benak saya adalah tentang (teori) segmentasi produk. Tanpa bertutur muluk-muluk soal segmentasi produk laiknya Hermawan Kertajaya yang menerangkan, pak Madi mengilustrasikan tentang berjualan gula batu. Sebuah varian produk gula yang banyak disuka masyarakat penggemar minuman teh.

“Bayangkan dik. Masyarakat di propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta ini saja memiliki kegemaran jenis gula batu yang bermacam-macam. Orang Wonosari –kampung halaman saya, Pen– pasti menyukai gula batu yang berwarna agak kuning. Sementara masyarakat Bantul dan Sleman, punya kegemaran sendiri,” begitu katanya. Apa yang ia maksud, tak kurang adalah sebuah pemahaman mengenai segmentasi produk yang qua teoritik bisa diletakkan para perspektif pemasaran koran.

Pak Madi memang dikenal sebagai pedagang gula. Ia sangat dekat dengan masyarakat kelas bawah hingga para pejabat dan pengusaha elit. Rentang pergaulannya yang panjang ini, menjadi bekal sangat kuat dalam upayanya untuk membangun kebesaran KR. Bahkan ketika terjadi eksodus besar-besaran di KR pada akhir dekade 80-an, ia dengan tenang menghadapi peristiwa mengenaskan yang hampir membuat KR tidak terbit itu.

Kini, sepeninggal beliau, bagaimana masa depan KR? Saya kira inilah titik krusial bagi orang-orang generasi ketiga KR untuk tampil percaya diri dalam mendorong KR terus berkembang dan tetap menjadi pemimpin pasar koran harian di DIY dan Jawa Tengah bagian selatan.

Tidak banyak nama populer di KR yang dikenal secara luas oleh masyarakat industri media dan periklanan. Dua yang dikenal baik adalah Dani dan Octo. Dani lebih banyak dikenal di komunitas media dan periklanan, sementara Octo dikenal luas oleh komunitas wartawan, khususnya di organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Octo adalah Ketua PWI Cabang Jogjakarta.

Memang sulit untuk menganalisa, apakah dengan demikian, estafet kepemimpinan Pak Madi lalu akan jatuh serta merta ke tangan Dani? Rasanya tidak akan seketika itu. Pola kepemimpinan Pak Madi sebagaimana terurai di atas, tidak menjadikan garis komando akan langsung beralih ke tangan anak-anaknya. Namun, kans Dani untuk menuju pucuk pimpinan KR jelas akan lebih lapang ketimbang kandidat lainnya. Bekal dia –pengalaman di bidang pemasaran dan pergaulan yang cukup luas di kalangan periklanan nasional– akan banyak membantu dalam membawa KR terus melejit sebagai koran kebanggan wong Jogja dan sekitarnya.

Tinggal kini, apakah Dani bisa memperoleh dukungan memadai dari orang-orang di sekelilingnya? Saya kira, akan sangat rugi dan sebuah kecolongan besar bagi orang-orang di sekitar Dani jika tidak segera mengambil sikap kompak untuk memilih “komandan” KR yang anyar. Entah itu Dani, Octo, atau siapa pun… Karena semakin lama dibiarkan kosong kursi pemimpin KR, maka akan semakin berat bagi KR untuk segera menyesuaikan manajemen mereka di tengah situasi perubahan industri media cetak yang kian dinamis dan kompetitif. Jadi? Kita tunggu saja nahkoda baru Kedaulatan Rakyat. Selamat jalan Pak Madi…!!! Cita-cita Anda pasti akan segera dilanjutkan oleh generasi baru KR yang akan membuat KR kian harum di pentas industru media cetak nasional. ***

Yang membedakan event di Jogja kali ini dengan event di dua kota sebelumnya, adalah hadirnya dua jurnalis asal Jerman. Mereka adalah Christina Schott dan Anett Keller. Yang pertama, Christina –akrab dipanggil Tina– sebenarnya adalah koresponden sebuah harian di Jerman yang sejak tahun 2002 telah menetap di Jogja. Sementara Anett, merupakan jurnalis di Jerman, yang kebetulan tengah cuti, mengikuti suaminya yang memperoleh pekerjaan riset di Jogja hingga awal Oktober mendatang.

Keduanya memberikan materi mengenai pengalaman liputan media di Jerman dalam Pemilu 2005 dan juga pemilu di sejumlah negara Eropa. Antara lain Macedonia, Perancis, dan Italia. Salah satu hal menarik dalam konteks pemilu di Jerman, misalnya, rupanya Dewan Pers Jerman menganggap Pemilu adalah sebuah hal biasa, sepertihalnya peristiwa-peristiwa lainnya yang diliput media. Yang penting –sama seperti dalam liputan apapun– media di Jerman harus tetap tunduk pada etika jurnalistik. Tak lebih dan tak kurang.

Bagaimana dengan kasus di Indonesia? Ganjalan terbesar dalam liputan Pemilu 2009, dirasakan para jurnalis dan media adalah adanya “acaman” dari UU No. 10/2008 tentang Pemilu yang dalam salah satu klausulnya memberikan sanksi bagi media yang terbukti melanggar dalam peliputan Pemilu. Sanksi itu bahkan sampai kepada tingkat pencabutan izin penerbitan. Padahal, mana mungkin izin penerbitan bisa dicabut, wong saat ini sudah tidak dibutuhkan perizinan penerbitan pers cetak? Sesuatu yang absurd datang dari produk Senayan, tempat para politisi kita yang semakin hilang kredibilitasnya itu.

Pada awal Juli 2008 lalu, Dewan Pers memang telah menyepakati bersama KPU, bahwa ikhwal penjatuhan sanksi atas (potensi) pelangaran pemberitaan Pemilu 2009 itu, tak akan menggunakan klausul dalam UU Pemilu. Melainkan harus mengacu pada UU yang selaras, yakni UU Pers. Syukurlah jika itu kelak benar-benar ditepati oleh KPU dan Dewan Pers.

Karena itu, seluruh peserta dalam workshop di Jogja kali ini, kembali memberi penegasan atas rekomendasi kawan-kawan di Palembang dan Balikpapan, bahwa media perlu mendorong agar penyelenggaraan Pemilu 2009 bisa berlangsung damai dan demokratis. Itulah yang tercetuskan dalam bentuk Petisi Jogja. Petisi ini ditujukan kepada KPU, Bawaslu, Peserta Pemilu, Dewan Pers, dan Aparat Penegak Hukum.

Entah kenapa kini diksi atau terminologi tentang “Odong-odong” ditujukan kepada perilaku sejumlah media yang dikenal melakukan tindak “pemerasan” kepada narasumber berita dan para pejabat (publik maupun privat). Begitu banyak keluhan mengenai sepak terjang mereka dari para profesional public relations (PR) selama ini. Beberapa diantaranya kembali muncul tatkala kantor saya menyelenggarakan workshop How to Handle Press Well, bagi para PR lembaga pemerintahan, di Garut, 21 – 23 Agustus lalu.

Selama tiga hari itu, saya dan sejumlah narasumber memberikan berbagai ilustrasi mengenai cara terbaik dalam mengelola hubungan dengan media, tanpa harus mengikuti kemauan wartawan dan media yang tidak jelas alias odong-odong tadi.

Workshop kali ini, merupakan serial dari workshop serupa yang juga dilangsungkan kantor saya di Kuningan, Jawa Barat, 13 – 15 Juni lalu. Hanya saja, konsentrasi pada dua kegiatan itu yang dibedakan. Jika di Kuningan para peserta memperoleh konsentrasi cara membuat Press Release dan menyelenggarakan Press Conference, maka di Garut tekanannya adalah pada Public Speaking dan Hak Jawab.

Sejak negeri ini memasuki masa transisi menuju kemerdekaan pers, memang muncul para “penumpang gelap”, yang celakanya justru semakin subur dari hari ke hari. Mereka inilah yang suka merecoki para PR atau humas berbagai lembaga publik dan swasta. Banyak cara mereka lakukan yang intinya hendak menyudutkan atau mendiskreditkan kredibilitas pemimpin dan lembaga bersangkutan. Apalagi jika terbukti ada “kasus” di lembaga bersangkutan. Pasti ini akan menjadi makanan empuk para wartawan dan penerbit “odong-odong”.

Menyikapi perilaku wartawan dan media odong-odong, sebenarnya sederhana sekali caranya. Pertama kali adalah PR tidak boleh takut berhadapan dengan mereka. Hadapi saja dengan tenang dan percaya diri. Pasti mereka akan berpikir panjang jika hendak berbuat yang “aneh-aneh”. Kedua, jangan berikan akses dan fasilitas yang berlebihan kepada mereka, seperti halnya fasilitas dan akses kepada para jurnalis dan media yang profesional. Ketiga, tetap bersikap terbuka dan tidak ada kesan sedang menutup-nutupi sebuah informasi.

Jika para PR justru bersikap sebaliknya, maka ini akan membuka celah bagi para wartawan dan penerbit “odong-odong” untuk masuk dengan skenario pemerasan mereka. Jelas, ini akan berakibat fatal bagi kredibilitas pemimpin dan lembaga sang PR.

Keluhan atas perilaku semacam itu muncul dari kawan-kawan saya peserta workshop ini. Seperti dari seorang kawan di Rantau, Aceh, pun dengan teman-teman dari Perum PPD. Kawan-kawan ini, misalnya, beberapa kali didatangi wartawan Koran KPK. Sebuah koran yang awalnya dianggap mereka sebagai terbitannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rupanya, Koran KPK tak ada hubungannya sama sekali dengan Komisi itu.

Bahkan, Dewan Pers sudah memperingatkan penerbit Koran KPK agar mengganti nama merek koran mereka, karena dianggap telah menyesatkan publik dan berpotensi “disalahgunakan”. Jelas ini kabar yang menyejukkan bagi para profesional PR. Sekurangnya, mengurangi kepeningan mereka dalam menghadapi sepak terjang wartawan dan media odong-odong.

So? Kawan-kawan PR, tentu tak perlu lagi takut menghadapi cara-cara tidak profesional dari oknum-oknum jurnalis dan media odong-odong yang secara jelas telah membonceng kemerdekaan pers. Jika mereka akhirnya memaksa dan ngotot hendak merilis berita sumir, biarkan saja karena kita memiliki mekanisme yang bisa menjadikan mereka jera berbuat zholim. Yakni mensomasi mereka, menuntut hak jawab, hingga mengajukan ke pengadilan dengan ancaman hukuman pidana (denda) maksimal Rp 500 juta, sesuai UU No. 40/1999 tentang Pers.

Saya kira, media odong-odong jika dituntut sampai Rp 500 juta, pasti akan “kelenger” alias pingsan dan akhirnya tak akan terbit lagi.

Pada awal 2006, bahkan muncul sebuah kontroversi berkepanjangan terhadap ikhwal ini saat DPR RI hendak merumuskan RUU tentang Antipornografi dan Antipornoaksi. Kedua pihak yang saling berlawanan pandangan, sempat menggelar berbagai aksi yang dipusatkan di kawasan bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Beberapa minggu sebelum tanggal 9 Februari 2006, aparat penegak hukum juga melakukan sweeping terhadap media-media yang dinilai beranasir pornografi itu.

Namun sayang seribu sayang…. Definisi pornografi dan pornoaksi di dalam media, hingga kini tak pernah tuntas. Pendapat Dewan Pers, misalnya, juga masih kabur, yang hanya bersandarkan pada dualisme hardcore pornography dan softcore pornography. Dalam konteks softcore pornography, Dewan Pers berpendapat ada hak sementara orang untuk mengonsumsinya, meskipun harus diatur peredaran atau distribusinya agar anak-anak dan konsumen yang belum berhak menikmatinya bisa dilindungi. Intinya, majalah-majalah yang bermuatan sofcore pornography oleh Dewan Pers dipandang boleh diedarkan secara terbatas, agar anak-anak di bawah umur tak bisa mengaksesnya.

Tapi, bagaimana dengan akses pornografi di internet? Ini memang soal tersendiri.

Industri media cetak memang membutuhkan sebuah kepastian hukum, tak terkecuali dalam konteks pornografi di media massa. Selama ini, memang benar-benar tak ada “kepastian hukum” bagi para penerbit yang mengambil risiko memasuki wilayah konten yang dinilai Dewan Pers sebagai “media dewasa” itu. Fakta semacam inilah yang kerapkali mengundang multitafsir bagi sejumlah pihak. Baik mereka yang melawan keberadaan media-media semacam itu, apalagi aparat kepolisian yang kadangkala berupaya menertibkannya. Malah dalam berbagai kasus sweeping oleh aparat kepolisian, cukup banyak majalah yang sebenarnya tidak berkategori “media dewasa” ikut diciduk. Macam Femina, Kartini, dll, hanya karena cover depan edisi tersebut memuat foto seorang model perempuan mengenakan baju dengan belahan “V” di bagian dadanya yang sedikit menonjolkan kemolekan payudara miliknya.

Sedikit mak syuuuuuuuuuurrrrrrrrrr….. memang. Tapi pada lembar-lembar halaman dalam majalah itu, tak satupun ditemui foto-foto lebih syuuuuuuuurrrrrrrrrr dari itu. Nah, apakah ini juga dimaksud dengan kategori “media dewasa”? Sungguh tak jelas. Belum lagi dengan penangkapan beberapa majalah yang memasang banner judul agak provokatif, macam “Sejuta trik menghangatkan pasangan”, atau “Sempurnakan hubungan intim Anda dengan foreplay yang mencukupi”, atau juga “Perempuan lebih suka di atas Lelaki”.

Soal lain yang bisa diperdebatkan, bagaimana jika dalihnya adalah demi sex education, hanya memperbincangkan tentang seks tapi tidak mengumbar visual yang berlebihan??? Ibarat iklan rokok, tidak boleh menampilkan propduk, bungkus, dan peragaan orang merokok, tapi boleh membuat teks dengan asosiasi citra tentang rokok. Begitulah seks atau “pornografi” dalam media cetak yang sekali lagi, tak kunjung tuntas dibahas batasannya. Dalih klasik selama ini, karena batasan-batasan nilai pornografi selalu berubah mengikuti dinamik zaman. Sebuah alasan yang menurut saya terlalu standar dan klise untuk tidak menyebut sebagai ketidakmampuan mencari logika dan alasan yang lebih akomodatif.

Pada titik seperti itulah, Dewan Pers kini berupaya membuat sebuah Peraturan mengenai Pembatasan Peredaran Media Dewasa yang mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan mistik. Bahkan kelak akan dikembangkan gagasan untuk mendorong lahirnya UU tentang Distribusi Media, yang di dalamnya memuat aturan-aturan tentang peredaran majalah dewasa berkandungan tiga hal tadi.

Apapun peraturan itu, pada akhirnya, kalangan industri media cetak jelas membutuhkan kepastian hukum agar kepastian usaha mereka pun juga terlindungi. Jangan seperti sekarang yang mengundang intervensi berbagai macam kekuatan koersi dan penekan, yang akhirnya justru merusak iklim bisnis industri media cetak. Sepanjang intinya untuk melindungi anak-anak dari terpaan pornografi, kekerasan, dan mistik, dan diperlakukan secara equal, tidak diskriminatif, pelaku usaha media cetak pasti akan mendukungnya. Bisakah Dewan Pers dan siapa pun yang terlibat merumuskan aturan itu menjamin situasi demikian??? Entahlah… ***